MAKALAH PNPM MANDIRI SEBAGAI UPAYA
UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN BAGI MASYARAKAT PEDESAAN
KATA
PENGANTAR
Segala
puji hanya milik Allah SWT yang telah memberikan rahmat,
hidayah, serta inayahNya kepada kita semua. Sholawat dan
salam tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW atas segala
limpahan rahmat-Nya dan yang kita tunggu – tunggu safa’atnya di akhirat,
sehingga penyusun mampu menyelesaikan tugas
makalah ini.
Kesejahteraan
masyarakat dapat menjadi penentu seberapa majunya suatu Negara, akan tetapi
dalam Negara kita masih banyak masyarakat yang mengalami kemiskinan. Kemiskinan
banyak terjadi didaerah pedesaan terutama yang berada didaerah terpencil dan
daerah pesisir pantai. Bagi masyarakat di pesisir pantai penghasilan mereka
setiap harinya tidak menentu karena mayoritas pekerjaan mereka sebagai nelayan.
Penghasilan sebagai nelayan tidak dapat dipastikan karena hanya tergantung pada
keadaan alam. Oleh karena itu pemerintah mencanangkan progam PNPM Mandiri
Pedesaan sebagai upaya untuk mensejahterakan rakyat miskin dipedesaan.
Dalam makalah
ini kami akan membahas tentang adanya keputusan pemerintah dalam mencanangkan
progam PNPM Mandiri pedesaan bagi rakyat miskin agar kesejahteraan hidup mereka
meningkat berserta pesmasalahan yang ada didalamnya dan juga upaya
mengatasinya.
Yogyakarta, 27 Mei 2011
Penyusun
|
Semoga makalah ini dapat
memberikan wawasan yang lebih luas dan bermanfaat kepada pembaca, khususnya
bagi bagi para remaja. Penyusun sadar bahwa dalam pembuatan makalah ini masih
jauh dari sempurna dan mempunyai banyak kekurangan. Oleh karena itu, Penyusun
mohon untuk saran dan kritiknya. Terima kasih.
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ........................................................................................................ i
KATA PENGANTAR ..................................................................................................... ii
DAFTAR ISI .................................................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang ....................................................................................................... 1
B.
Maksud dan Tujuan ................................................................................................ 2
C.
Ruang Lingkup........................................................................................................ 2
D.
Perumusan Masalah ................................................................................................ 3
BAB II PEMBAHASAN
A.
Pengertian Kemiskinan............................................................................................ 4
B.
Pemerataan Kesejahteraan
dengan Pendidikan bagi Rakyat Miskin ..................... 5
C. Program Pengentasan Kemiskinan dengan Menggunakan Program PNPM Mandiri Pedesaan………………………………………………………….............7
D. Kendala – Kendala
yang dihadapi dalam Pengentasan Kemiskinan dengan program PNPM Mandiri
Pedesaan………………………………………………12
E.
Solusi yang Tepat untuk Mengatasi Kendala –
Kedala dalam Mengentaskan Kemiskinan……………………………………………………………………...13
BAB III PENUTUP
A.
Kesimpulan ……………………………………………………………………...14
B.
Saran
……………………………………………………………………………
DAFTAR PUSTAKA
BAB
I
PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang
Pada era globalisasi saat ini, peningkatan kualitas masyarakat semakin
meningkat. Baik kualitas masyarakat dari segi ekonomi, kesehatan maupun
keamanan. Dibalik itu senua ternyata masih ada juga masyarakat yang masih
mengalami kemiskinan. Keniskinan terjadi terutama pada masyarakat yang berada
dalam wilayah yang jauh dari perkotaan, seperti masyarakat pesisir pantai yang
memang mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan. Sedangkan penghasilan
sebagai nelayan itu pun, kadang – kadang masih kurang untuk mencukupi kebutuhan
hidup keluarga sehari – hari, karena mereka bekerja hanya bergantung pada
situasi alam dan penghasilan setiap harinya tidak menentu. Apabila situasi alam
memungkinkan untuk melaut maka mereka akan turun untuk melaut, dan apabila
situasi ombak yang berpotensi menimbulkan gelombang yang besar maka mereka
menunda untuk melaut.
Dengan adanya situasi dan keadaan seperti itu
maka pemerintah sedang giat – giatnya untuk melaksanakan pembangunan nasional
di segala bidang, dimana pembangunan tersebut bertujuan untuk meningkatkan
kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pemabngunan nasional merupakan upaya pembangunan
yang berkesinambungan yang meliputi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.
Untuk melaksanakan tujuan nasional
sebagaiman tercantum dalam alenia IV UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa
dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut
mencerdaskjan kehidupan bangsa serta melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasar perdamaian abadi dan
kesejahteraan sosial.
Untuk mencapai tujuan pembangunan
nasional, maka pembangunan dilaksanakan pada berbagai sektor masyarakat. Salah
satu sektor yang yang perlu dibenahi adalah sektor ekonomi. Pembangunan
nasioonal dpat diwujudkan dengan upaya penanggulangan kemiskinan, baik secara
langsung maupun tidak langsung. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan
cara mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM MANDIRI).
Program tersebut telah dicangankan sejak tahun 2007 sampai sekarang ini. Salah
satu program dari PNPM MANDIRI adalah PNPM MANDIRI Pedesaan yang termasuk
didalamnya adalah wilayah pesisir pantai. Program tersebut diupayakan sebagai
penyedia lapangan pekerjaan dan pendapatan bagi rakyat miskin, efisiensi dan
efektivitas kegiatan, serta berhasil dalam menumbuhkan kebersamaan dan
partisipasi masyarakat (Dendra Raditya Yuda Asmara: “PNPM MANDIRI PEDESAN”,2)
Akan tetapi untuk sat ini program tersebut
masih menjadi pertanyaan apakah program tersebut sudah berhasil atau belum,
karena kenyataan untuk saat ini masih banyak masyarakat yang ada di pesisir
pantai masih mengalami kesulitan dalam mencari penghidupan yang layak.
B . Maksud dan Tujuan
Maksud
dari penulisan makalah ini agar pembaca dapat memahami kemiskinan, dan juga
dapat mngerti manfaat dari PNPM MANDIRI itu sendiri sebagai upaya dalam
mengentaskan kemiskinan di daerah pedesaan terutama di daerah pesisir pantai
yang mayoritas penduduknya mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan. Selain
itu pembaca juga dapat mengerti apa saja kendala – kendala yang dialami dalam
pelaksanaan program ini serta bagaiman solusi yang baik agar program tersebut
berjalan dengan lancar dan berhasil dalam mengentaskan kemiskinan pada daerah
tersebut.
C.
Ruang
Lingkup
Adapun tulisan ini mencakup pembahasan mengenai
pengertian kemiskinan, pemerataan bagi rakyat miskin, pengantasan kemiskinan
dengan menggunakan program PNF yaitu Program PNPM MANDIRI, penyebab kegagalan
program ini dalam mengupayakan pengentasan kemiskinan, dan bagaimana solusi
yang tepat untuk mengatasi kegagalan ini.
D.
Perumusan Masalah
1.
Apakah yang dimaksud dengan kemiskinan ?
2.
Bagaiman pemerataan kesejahteraan bagi rakyat miskin ?
3.
Bagaimana program pengentasan kemiskinan selain dengan
pendidikan yaitu dengan menggunakan program
PNPM MANDIRI ?
4.
Apa saja yang menjadi kendala – kendala dalam proses
pelaksanaan program tersebut sehingga megalami kegagalan dalam pengentasan
kemiskinan ?
5.
Bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi kendala –
kendala tersebut ?
BAB II
PEMBAHASAN
A.
Pengertian dari Kemiskinan
Kemiskinan
adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar
seperti makanan , pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.
Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar,
ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan
masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan
komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif,
dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.
Kemiskinan
dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup:
·
Gambaran kekurangan materi, yang biasanya
mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan.
Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan
pelayanan dasar.
·
Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan
ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya
dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan
moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.
·
Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di
sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia.
·
Kemiskinan
bisa dikelompokan dalam dua kategori , yaitu Kemiskinan
absolut dan Kemiskinan
relatif. Kemiskinan
absolut mengacu pada satu set standard yang konsisten , tidak terpengaruh oleh
waktu dan tempat / negara. Sebuah contoh dari pengukuran absolut adalah
persentase dari populasi yang makan dibawah jumlah yg cukup menopang kebutuhan
tubuh manusia (kira kira 2000-2500 kalori per hari untuk laki laki dewasa).
Meskipun
kemiskinan yang paling parah terdapat di dunia bekembang, ada bukti tentang
kehadiran kemiskinan di setiap region. Di negara-negara maju, kondisi ini
menghadirkan kaum tuna wisma yang berkelana ke sana kemari dan daerah
pinggiran kota yang miskin. Menurut Aditjondro ( 2003 ) dalam buku yang berjudul
“Demokrasi dan Kemiskinan”(2008:32)dikatakan bahwa setidaknya kemiskinan yang
disebabkan oleh industry yaitu merangkum tiga pokok point negative
pengoperasian industry di suatu daerah yakni penggusuran petani dari daerah
yang dicadangkan untuk lokasi industry, pemerasan buruh lewat upah kerja yang
rendah, dengan jam kerja yang panjang dan lilngkungan kerja yang penuh polusi,
penurunan mutu lingkungan hidup penduduk yang tinggal bertetangga
denganindustri. Kemiskinan dapat dilihat
sebagai kondisi kolektif masyarakat miskin, atau kelompok orang-orang miskin,
dan dalam pengertian ini keseluruhan negara kadang-kadang dianggap miskin. Untuk
menghindari stigma ini, negara-negara ini biasanya disebut sebagai negara berkembang.
B. Pemerataan Kesejahteraan dengan Pendidikan bagi Rakyat Miskin
Menurut
pemerintah nomor 73 th. 1991 tentang PLS dapat dikemukakan bahwa:
PLS adalah pendidikan yang diselenggarakan di sekolah
maupun tidak (pasal 1 asal (1) yang bertujuan untuk (1) melayani warga belajar
supayadapat tumbuh dan berkembang sedini mungkin dan sepanjang hayat guna meningkatkan
martabat dan mutu kehidupannya,(2) membina warga belajar agar memiliki
pengetahuan, ketrampilan dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan
diri, bekerja mencari nafkaah atau melanjutkan ketingkat dan atau jenjang pendidikan
yang lebih tinggi, dan (3) memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak
dapat dipenuhi dalam jalur pendidikan sekolah( pasal 2).
Dengan
adanya hak yang sama atas warga Negara dalam memperoleh pendidikan maka
pemerataan pendidikan bagi rakyat miskin dapat dilaksanakan. Pemerataan
pendidikan dalam arti pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan telah
lama menjadi masalah yang mendapat perhatian, terutama di negara-negara sedang
berkembang. Hal ini tidak terlepas dari makin tumbuhnya kesadaran bahwa
pendidikan mempunyai peran penting dalam pembangunan bangsa, seiring juga
dengan berkembangnya demokratisasi pendidikan dengan semboyan education for all
atau pendidikan untuk semua.
Dalam amandemen
UUD 1945 Pasal 31 Ayat (1) dan (2) menegaskankan, setiap warga negara berhak
mendapat pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan
pemerintah wajib membiayainya. Perintah UUD 1945 ini diperkuat oleh UU Sistem
Pendidikan Nasional (SPN) yang disahkan 11 Juni 2003. Ketentuan tersebut
menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama atas pendidikan.
Kaya maupun miskin. Namun, dalam realitasnya, sampai saat ini dunia pendidikan
kita juga masih dihadapkan pada tantangan besar untuk mencerdaskan anak bangsa.
Tantangan utama yang dihadapi di bidang pendidikan pada tahun 2008 adalah
meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan pendidikan, terutama
pada jenjang pendidikan dasar.
Seiring berkembangnya zaman dan di
era globalisasi saat ini, maka penguasaan teknologi harus ditingkatkan, hal itu
harus diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM yang tinggi juga. Oleh karena itu, pendidikan di Indonesia perlu ditingkatkan hingga
ke pelosok negeri dan bagi masyarakat menengah ke bawah. Mereka yang paling
memerlukan layanan pendidikan dalam mengantisipasi persaingan global di samping
penyandang buta huruf adalah masyarakat miskin di tempat-tempat yang jauh dan
tersebar. Guna mengatasi hal yang tidak mungkin diselenggarakan pendidikan
konvensional atau tatap muka ini perlu ditempuh strategi yang memanfaatkan
potensi dan kemajuan teknologi baru. Untuk itu, agenda penting yang harus
menjadi prioritas adalah peningkatan pemerataan pendidikan, terutama bagi
kelompok masyarakat miskin. Untuk mengatasi kebutuhan pendidikan bagi mereka
adalah upaya penerapan cara non konvensional. Cara lain itu adalah memanfaatkan
potensi, kemajuan serta keluwesan teknologi baru. Sekalipun teknologi baru
seperti teknologi komunikasi, informasi dan adi-marga menawarkan pemerataan
pendidikan dengan biaya yang relatif rendah (Ono Purbo, 1996), penggunaannya
masih merupakan jurang pemisah antara ‘yang kaya’ dan ‘yang miskin’.
Di
samping itu, sekalipun teknologi dapat menjangkau yang tak terjangkau serta
dapat menghadirkan pendidikan kepada warga belajar, mereka yang terlupakan
tetap dirugikan karena bukan hanya tetap buta teknologi tetapi tertinggal dalam
hal ilmu pengetahuan. Pemerataan pendidikan masyarakat miskin dan terpencil di
Indonesia, dapat dibagi menjadi pemerataan pendidikan formal dan pemerataan
pendidikan non formal. Pemerataan Pendidikan Formal. Pada jenjang pendidikan
formal, secara umum perluasan akses dan peningkatan pemerataan pendidikan masih
menjadi masalah utama, terutama bagi masyarakat miskin maupun masyarakat di
daerah terpencil. Pemerataan pendidikan formal terdiri dari pemertaaan
pendidikan di tingkat prasekolah, sekolah dasar, menengah, perguruan
tinggi.Pendidikan prasekolah merupakan pendidikan pada anak usia dini, semisal
: playgroup dan taman kanak-kanak. Pada daerah perkotaan pendidikan prasekolah
secara formal sudah sering ditemukan, tetapi untuk daerah terpencil seperti di
pedesaan, masih sangat jarang. Pendidikan sekolah dasar memang sudah cukup
dirasakan pemerataannya di berbagai daerah, hal ini sejalan dengan program
wajib belajar 9 tahun, tetapi mutu dari pendidikan tersebut masih sangat
berbeda antara daerah perkotaan dengan pedesaan.
Dengan meningkatkan pendidikan dan penguasaan
teknologi, maka pengentasan kemiskinan dapat dilakukan, kerena dengan
pendidikan yang didapat oleh rakyat miskin terutama masyarakat yang berada di
daerah pesisir pantai. Dengan begitu kesejahteraan masyarakat disekitar pantai
tersebut semakin meningkat, karena tidak hanya mengandalkan mata pencahariannya
sebagai nelayan saja tetapi dengan pendidiakn mereka dapat mencari lapangan
pekerjaan yang layak meupun menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
C. Program Pengentasan Kemiskinan dengan Menggunakan Program PNPM Mandiri Pedesaan
PNMM
Mandiri adalah sebuah akronim (singkatan) dari Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat. Bicara soal PNPM Mandiri, masyarakat tentu akan dibingungkan dengan
banyaknya istilah PNPM Mandiri yang dilengkapi dengan akronim sektoral, yaitu :
PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Generasi, PNPM Mandiri RESPEK, PNPM
Mandiri Pasca Bencana, PNPM Mandiri R2PN, PNPM Mandiri Perkotaan dan PNPM
Mandiri Pariwisata. Kesemua program tersebut merupakan program-program yang
mendukung dan bernaung di bawah koordinasi PNPM Mandiri.
Ditinjau
dari aspek historis, PNPM Mandiri diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono pada tanggal 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dan program
ini merupakan scaling up (pengembangan yang lebih luas) dari
program-program penanggulangan kemiskinan pada era-era sebelumnya. PNPM Mandiri
digagas untuk menjadi payung (koordinasi) dari puluhan program
penanggulangan kemiskinan dari berbagai departemen yang ada pada saat itu,
khususnya yang menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat (community
development) sebagai pendekatan operasionalnya.
Lahirnya PNPM Mandiri
tidak secara spontan. Setelah Presiden mendapat laporan dari berbagai pihak,
mengirim utusan ke berbagai daerah, wawancara langsung dengan pelaku program,
bahkan sudah lebih dari 30 negara mengirimkan dutanya untuk belajar tentang
pemberdayaan masyarakat di Indonesia, maka mulai awal
tahun 2006 gagasan PNPM sudah menjadi wacana di Istana Negara. Tepatnya pada
bulan Agustus 2006, presiden memutuskan bahwa pemberdayaan masyarakat harus
menjadi program nasional. Kemudian lahirlah pada tahun itu kebijakan tentang
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Dua program yang menjadi pilar utama
PNPM Mandiri sebelum program-program lain bergabung, adalah : PPK (Program
Pengembangan Kecamatan) dan P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di
Perkotaan). Kemudian mulai bergabung pada tahun-tahun berikutnya ke dalam PNPM
Mandiri adalah P2DTK, PPIP, PUAP, PISEW dan Pariwisata.
Sebagaimana
kita ketahui, sebelum diluncurkannya PNPM Mandiri pada tahun 2007, telah banyak
program-program penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang menggunakan konsep
pemberdayaan masyarakat (community development) sebagai pendekatan
operasionalnya. Dimulai dari program yang paling terkenal di masa Pemerintahan
Orde Baru, adalah program IDT (Inpres Desa Tertinggal) yang dimulai pada tahun
1993/1994, awal Repelita VI. Program ini merupakan manivestasi dari Instruksi
Presiden Nomor 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan.
Program IDT dilaksanakan dengan memberikan bantuan modal usaha berupa dana
bergulir kepada lebih 20 ribu desa tertinggal dengan dana sebesar Rp. 20 juta
setiap tahun. Bantuan dana bergulir ini diberikan selama 3 tahun anggaran.
Sejalan dengan bantuan dana bergulir tersebut pemerintah juga memberikan
bantuan teknis pendampingan yang memberikan bantuan teknis kepada masyarakat
desa dalam rangka pemanfaatan dana bergulir tersebut.
Belajar
dari keberhasilan dan kegagalan IDT, kemudian lahir generasi kedua
program-program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat lainnya
adalah : PPK (Program Pengembangan Kecamatan) yang dilaksanakan Departemen
Dalam Negeri - 1998, P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan) yang
dilaksanakan Departemen Pekerjaan Umum - 1999, PEMP (Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat Pesisir) yang dilaksanakan Departemen Kelautan dan Perikanan, KUBE
(Kelompok Usaha Bersama) yang dilaksanakan Departemen Sosial, dan lain-lain.
Program-program tersebut berjalan sendiri-sendiri menurut kebijakan Departemen
yang bersangkutan, tidak terintegrasi, parsial dan sektoral.
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri
Perdesaan atau PNPM-Perdesaan atau Rural PNPM) merupakan salah satu program
pemberdayaan masyarakat yang mendukung PNPM Mandiri yang wilayah kerja
dan target sasarannya adalah masyarakat perdesaan. PNPM Mandiri
Perdesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan
Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 1998-2007.
Program
pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan
masyarakat terbesar di tanah air, bahkan terbesar di dunia. Dalam
pelaksanaannya, program ini memprioritaskan kegiatan bidang infrastruktur desa,
pengelolaan dana bergulir bagi kelompok perempuan, kegiatan pendidikan dan
kesehatan bagi masyarakat di wilayah perdesaan. Program ini terdiri dari
tiga komponen utama, yaitu : a) Dana BLM (Bantuan Langsung
Masyarakat) untuk kegiatan pembangunan, b) Dana Operasional Kegiatan
(DOK) untuk kegiatan perencanaan pembangunan partisipatif dan kegiatan
pelatihan masyarakat (capacity building), dan c) pendampingan
masyarakat yang dilakukan oleh para fasilitator pemberdayaan, fasilitator
teknik dan fasilitator keuangan.
Sosialisasi
dan penyebaran informasi dalam PNPM Mandiri Pedesaan merupakan upaya untuk
memperkenalkan menyebarluaskan informasi mengenai program dan pelaksanaan PNPM
Mandiri Pedesaan kepada masyarakat
pedesaan. Upaya ini juga diharapkan dapat menjadi media pembelajaran mengenai
konsep, prinsip, prosedur, kebijakan, tahapan pelaksanaan dan hasil pelaksanaan
PNPM Mandiri Pedesaan kepada masyarakat luas.
Dalam
PNPM Mandiri Perdesaan, seluruh anggota masyarakat didorong untuk terlibat
dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses
perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai
kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan
pelestariannya.Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah binaan
Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Departemen/Kementrian Dalam
Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaan yang bersumber dari alokasi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD), apartisipasi dari CSR (Corporante Social
Responcibility) dan dari dana hibah serta pinjaman dari sejumlah lembaga
dan negara pemberi bantuan dibawah koordinasi Bank Dunia. Guna mencapai
pemahaman yang utuh tentang PNPM Mandiri Pedesaan dilokasi program, serta dalam
rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat luas terhadap
keberadaan probram, maka dalam pelaksanaannya, proses sosialisasi dan
penyebaran informasi ini harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan dari
berbagai pihak. Baik dalam berbagai kesempatan dan kegiatan yang khusus dibuat
oleh program maupun kesempatan dan kesiatan lain terdapat disetiap lokasi program.
Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan adalah program yang
dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia untuk mempercepat penanggulangan
kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan yang dititik beratkan pada
pencapaian kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan.
Beberapa langkah yang di tempuh dalam mencapai hal tersebut antara lain :
1.
Peningkatan
kapasitas masyarakat dan kelembagaannya
2.
Pelembagaan
system pembangunan partispatif
3.
Pengefektifan
fungsi dan peran pemerintahan local
4.
Peningkatan
kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana social dasar dan ekonomi masyarakat
5.
Pengembangan
jaringan kemitraan dalam masyarakat
Selain
itu PNPM Mandiri Pedesaan juga membangun dan memberikan layanan seperti:
Ø Membangun sarana prasarana pendukung bagi desa – desa yang
membutuhkan yang diperuntukkan untuk menciptakan lapangan kerja didesa,
terutama bagi rumah tangga miskin, meningkatkan kepedulian, perhatian/dukungan
dan keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan, meningkatkan kualitas
kegiatan dengan penggunaan teknologi sederhana, meningkatkan ketrampilan
masyarakat desa dalam perencanaan, pengendalian, monitoring dan pemeliharaan
prasarana, dalam teknis pelaksanaan, sehingga dengan hal itu maka pendapatan
masyarakat dapat menigkat.
Ø Dalam bidang pendidikan PNPM Mandiri pedesaan juga ikut
memperbaiki, karena bidang pendidikan merupakan salah satu jenis kegiatan yang
dapat dipilih masyarakat secara demokratis pada Musyawarah Desa dan Musyawarah
Antar Desa. Sejalan dengan prinsip Open Menu, semua jenis kegiatan
formal maupun nonformal (termasuk pelatihan ketrampilan masyarakat) bertujuan
untuk meningkatkan kapasitas rumah tangga miskin. Hal itu bertujuan untuk
mempercepat upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan
menitikberatkan pada pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan kualitas
pendidikan, dan peningkatan kapasitas rumah tanggga miskin pedesaan melalui
pelatihan bagi pemuda putus sekolah, ibu – ibu rumah tangga untuk menciptakan
daya saing dan lapangan pekerjaan. Selain itu juga meningkatkan kesempatan
belajar bagi siswa miskin atau putus sekolah dengan prioritas menyelesaikan
pendidikan dasar 9 tahun melalui pemberiaan beasiswa, meningkatkan kualitas
proses belajar mengajar melalui bantuan sarana dan prasarana pendidikan,
peningkatan kualitas guru dan metode pengajaran.
Ø Dalam layanan kesehatan diupayakan untuk meningkatkan kesejahteraan
rumah tangga miskin dengan meningkatkan derajat kesehatan rumah tangga miskin,
melalui peningkatan peran serta masyarakat dan mendekatkan bidang pelayan
kesehatan dasar yang murah, mudah dan terjangkau, serta dapat dikelola mandiri
oleh masyarakat.
Dalam menyukseskan program tersebut,
dikembangkanlah strategi menjadikan masyarat miskin sebagai motor utama
serta menitik beratkan pada pembangunan partisipatif dan menguat kan
lembaga-lembaga yang ada didesa, sehingga masyarakat mampu mengembangkan
potensi – potensinya sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya
dan mengurangi angka kemiskinan pada masyarakat pedesaan terutama masyarakat
pesisir pantai.
D. Kendala – Kendala
yang dihadapi dalam Pengentasan Kemiskinan dengan program PNPM Mandiri
Pedesaan
Dengan mencanangkan program PNPM Mandiri
Pedesaan di daerah pedesaan
tersebut memang sudah banyak kemiskinan yang sudah dapat teratasi, tetapi
apakah program tersebut benar – benar sudah membantu. Kenyataan bahwa sejak pertama kali
dicanangkan pada tahun 2007, belum mampu mengubah peta kemiskinan di Indonesia
(desa dinyatakan sebagai pemberi kontribusi terbesar dalam jumlah penduduk
miskin di Indonesi, sebesar 63,38 % tentu menjadi pekerjaan berat bagi PNPM
yang diharapkan mampu menuntaskan program kerjanya pada tahun 2014 yang artinya
masyarakat perdesaan telah mampu mensejahterakan diri sendiri.
Suatu
harapan yang sangat mungkin tercapai mengingat perangkat, strategi, serta
system program benar telah disusun sesempurna mungkin dalam mencapai tujuan.
Setidaknya ada tujuh hal yang harus diwaspadai bagi para pelaku PNPM dalam
pelaksanaan dilapangan, yang tanpa disadari merupakan bom waktu yang siap
menghancurkan semua perjalanan PNPM dalam mewujudkan tujuan kesejahteraan
masyarakat. Beberapa hal tersebut, antara lain :
1.
Pelaku
terlalu administratif sehingga terkesan mengabaikan beberapa hal penting asalkan secara
pelaporan dapat dipertanggungjawabkan.
2.
Karena
terlalu administratif ketakutan salah menyebabkan Fasilitator seolah berperan
ganda sebagai eksekutor dan masyarakat hanya menjadi objek penderita. Fatalnya,
hal tersebut bukannya menstimulasi keberdayaan masyarakat malah semakin
memperburuk sikap ketergantungan masyarakat.
3.
Pelaku
tidak mampu mengindenfikasi penyebab kemiskinan di desa sehingga dana BLM yang
alih-alih berfungsi sebagai stimulan keberdayaan masyarakat dalam
mengentaskan kemiskinan hanya menjadi alat memperlengkap prasarana desa tanpa
tujuan yang jelas.
4.
Pelaku
tidak mampu melakukan transfer pengetahuan kepada masyarakat sehingga yang
terjadi adalah system partisipasi semu dimana masyarakat hanya
melaksanakan petunjuk Fasilitator tanpa mampu menyerap pembelajaran yang ada
didalamnya.
5.
Pelaku
kurang meng - update pengetahuan sehingga proses transfer pengetahuan juga menjadi
kurang maksimal bahkan terkesan memutar kaset lama yang membosankan.
6.
Tuntutan
laju progress kegiatan sesuai alur tahapan menyebabkan beberapa proses
pembelajaran terkesan asal ada dan diabaikan esensinya. Padahal pendidikan
sebagai alat pembebasan manusia dan keberpihakan kepada rakyat merupakan sember
penting berkembangnya wacana partisipasi dalam pembangunan
7.
Kurangnya
partisipasi masyarakat terutama masyarakat miskin sudah dianggap sebuah
kewajaran dan bukan sama sekali kegagalan fasilitasi.
Dengan adanya kendala – kendala tersebut maka
pengentasan kemiskinan dengan menggunakan program PNPM Mandiri Pedesaan pada masyarakat pedesaan termasuk didalamnya adalah
masyarakat pesisir pantai belum dapat berjalan dengan lancar apalagi berhasil.
E.
Solusi yang Tepat untuk Mengatasi Kendala –
Kedala dalam Mengentaskan Kemiskinan
Dengan kendala – kendala yang sudah ada maka
solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi kendala – kendala seperti yang
telah ada dalam uraian diatas adalah dengan cara antara pelaku progaram PNPM Mandiri Pedesaan
dengan masyarakat di pesisir pantai atau dalam masyarakat pedesaan saling
bekerjasama. Pemerataan bantuan dan pengetahuan pada masyarakat harus merata
dan masyarakat harus berpatisipasi dalam program PNPM Mandiri Pedesaan. Selain itu juga dapat diadakan musyawarah untuk menyelesaikan suatu
masalah yang kemudian penyelesaian masalah tersebut kemudian disosialisasikan
pada masyarakat. Sehingga kendala kendala yang dihadapi dapat diatasi.
BAB
III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Kemiskinan
merupakan hal yang yang biasa dalam kehidupan saat ini, walaupun memang banyak
kita ketahui bahwa banyak orang yang memang hidup mewah. Apalagi kemiskinan yang terjadi di daerah
pedesaan di pesisir pantai yang masyarakatnya kebanyakan mempunyai mata
pencaharian sebagai nelayan yang berpenghasilan tidak tetap dan sering kali
tidak mencukupi kebutuhan sehari – hari. Oleh karena itu salah satu caraa untuk
megatasi kemiskinan atau dengan kata lain untuk melakukan pemerataan
kesejahteraan bagi masyarakat miskin adalah dengan program PNPM MANDIRI. Karena
dengan program tersebut masyarakat merasa cukup terbantu dalam perekonomiannya
dan dapat mengembangkan potensinya, sehingga mereka mendapat kesempatan untuk
mendapatkan lapangan pekerjaan yang layak atau mereka juga sudah mampu
menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, sehingga mereka tidak harus
menggantungkan hidupnya dengan mata pencahariannya sebagai nelayan.
PNPM MANDIRI memang sudah banyak dilaksanakan,
akan tetapi banyak kendala – kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program
tersebut, antara lain karena kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam
keikutsertaan program tersebut. Tetapi hal itu dapat diatasi dengan memberikan
pengertian dan pengetahuan akan pentingnya program tersebut untuk meningkatkan
kesejahteraan mereka. Dengan adanya program tersebut diharapkan dapat menjadi
salah satu cara dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan bagi
masyarakat pedesaan terutama masyarakat dipesisir pantai.
B. Saran
Memang sekarang ini program PNPM MANDIRI sudah
terlaksana, akan tetapi akan laebih baik apabila adanya kerjasama yang baik
ntara masyarakat dan pemerintah agar pelaksanaan program tersebut dapat
berjalan dengan baik dan masyarakat pedesaan dapat meningkat kesejahteraan
hidupnya.
DAFTAR PUSTAKA
Huri, Daman, Moh.Miftahusyaian,Ronald J Warsa, Sutomo,
Yudha Amita.2008. Demokrasi dan Kemiskinan. Malang : program Sekolah Demokrasi bekerjasama dengan AVERROES PRESS
http://asmalaizza.wordpress.com/2009/05/25/pemerataan-akses-pendidikan-bagi-masyarakat-miskin-dan-masyarakat-terpencil/ (25-05-2011/19.36)
http://bpmpd.malukuprov.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=177&Itemid=89 (26-05-2011/10.13)
http://pnpmkorkotpadang.blogspot.com/2011/02/memahami-akar-penyebab-kemiskinan.html (26-05-2011/10.38)
Sudjana,S.,H.Djudju,Prof.;Spd.,M.Ed.,PhD.2001.PendidikanLuar
Sekolah.Bandung: Falah Production
sangat jelas artikelnya, sangat bermanfaat
BalasHapusTks mbak, saya ijin utk ambl beberapa bagian... sekali lagi saya ucapkan terima kasih, tulisannnya sangat membantu saya........
BalasHapusterima kasih..makalahnya telah menjadi referensi bagi saya...
BalasHapus