Selasa, 29 Mei 2012

MAKALAH PNPM MANDIRI SEBAGAI UPAYA UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN BAGI MASYARAKAT PEDESAAN


MAKALAH PNPM MANDIRI SEBAGAI UPAYA UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN BAGI MASYARAKAT PEDESAAN
KATA  PENGANTAR
Segala  puji  hanya  milik  Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta inayahNya kepada kita semua. Sholawat  dan  salam  tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW atas segala limpahan  rahmat-Nya dan yang kita tunggu – tunggu safa’atnya di akhirat, sehingga  penyusun  mampu  menyelesaikan  tugas  makalah  ini.
Kesejahteraan masyarakat dapat menjadi penentu seberapa majunya suatu Negara, akan tetapi dalam Negara kita masih banyak masyarakat yang mengalami kemiskinan. Kemiskinan banyak terjadi didaerah pedesaan terutama yang berada didaerah terpencil dan daerah pesisir pantai. Bagi masyarakat di pesisir pantai penghasilan mereka setiap harinya tidak menentu karena mayoritas pekerjaan mereka sebagai nelayan. Penghasilan sebagai nelayan tidak dapat dipastikan karena hanya tergantung pada keadaan alam. Oleh karena itu pemerintah mencanangkan progam PNPM Mandiri Pedesaan sebagai upaya untuk mensejahterakan rakyat miskin dipedesaan.
Dalam makalah ini kami akan membahas tentang adanya keputusan pemerintah dalam mencanangkan progam PNPM Mandiri pedesaan bagi rakyat miskin agar kesejahteraan hidup mereka meningkat berserta pesmasalahan yang ada didalamnya dan juga upaya mengatasinya.
Yogyakarta, 27 Mei  2011
Penyusun
Semoga makalah ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan bermanfaat kepada pembaca, khususnya bagi bagi para remaja. Penyusun sadar bahwa dalam pembuatan makalah ini masih jauh dari sempurna dan mempunyai banyak kekurangan. Oleh karena itu, Penyusun mohon untuk saran dan kritiknya. Terima kasih.









DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ........................................................................................................   i
KATA PENGANTAR .....................................................................................................   ii
DAFTAR ISI ....................................................................................................................   iii
BAB I PENDAHULUAN
A.    Latar Belakang ....................................................................................................... 1
B.     Maksud dan Tujuan ................................................................................................ 2
C.     Ruang Lingkup........................................................................................................ 2
D.    Perumusan Masalah ................................................................................................ 3
BAB II PEMBAHASAN
A.    Pengertian Kemiskinan............................................................................................ 4 
B.     Pemerataan Kesejahteraan dengan Pendidikan bagi Rakyat Miskin  ..................... 5 
C.     Program Pengentasan Kemiskinan dengan Menggunakan Program PNPM Mandiri Pedesaan………………………………………………………….............7
D.    Kendala – Kendala yang dihadapi dalam Pengentasan Kemiskinan dengan program PNPM Mandiri Pedesaan………………………………………………12
E.     Solusi yang Tepat untuk Mengatasi Kendala – Kedala dalam Mengentaskan Kemiskinan……………………………………………………………………...13
BAB III PENUTUP
A.    Kesimpulan ……………………………………………………………………...14
B.     Saran ……………………………………………………………………………
DAFTAR PUSTAKA




BAB I
PENDAHULUAN
A.    Latar Belakang
            Pada era globalisasi saat ini, peningkatan kualitas masyarakat semakin meningkat. Baik kualitas masyarakat dari segi ekonomi, kesehatan maupun keamanan. Dibalik itu senua ternyata masih ada juga masyarakat yang masih mengalami kemiskinan. Keniskinan terjadi terutama pada masyarakat yang berada dalam wilayah yang jauh dari perkotaan, seperti masyarakat pesisir pantai yang memang mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan. Sedangkan penghasilan sebagai nelayan itu pun, kadang – kadang masih kurang untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga sehari – hari, karena mereka bekerja hanya bergantung pada situasi alam dan penghasilan setiap harinya tidak menentu. Apabila situasi alam memungkinkan untuk melaut maka mereka akan turun untuk melaut, dan apabila situasi ombak yang berpotensi menimbulkan gelombang yang besar maka mereka menunda untuk melaut.
               Dengan adanya situasi dan keadaan seperti itu maka pemerintah sedang giat – giatnya untuk melaksanakan pembangunan nasional di segala bidang, dimana pembangunan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pemabngunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk melaksanakan tujuan  nasional sebagaiman tercantum dalam alenia IV UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut mencerdaskjan kehidupan bangsa serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar  perdamaian abadi dan kesejahteraan sosial.
               Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, maka pembangunan dilaksanakan pada berbagai sektor masyarakat. Salah satu sektor yang yang perlu dibenahi adalah sektor ekonomi. Pembangunan nasioonal dpat diwujudkan dengan upaya penanggulangan kemiskinan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan cara mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM MANDIRI). Program tersebut telah dicangankan sejak tahun 2007 sampai sekarang ini. Salah satu program dari PNPM MANDIRI adalah PNPM MANDIRI Pedesaan yang termasuk didalamnya adalah wilayah pesisir pantai. Program tersebut diupayakan sebagai penyedia lapangan pekerjaan dan pendapatan bagi rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil dalam menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat (Dendra Raditya Yuda Asmara: “PNPM MANDIRI PEDESAN”,2)
               Akan tetapi untuk sat ini program tersebut masih menjadi pertanyaan apakah program tersebut sudah berhasil atau belum, karena kenyataan untuk saat ini masih banyak masyarakat yang ada di pesisir pantai masih mengalami kesulitan dalam mencari penghidupan yang layak.
B . Maksud dan Tujuan
         Maksud dari penulisan makalah ini agar pembaca dapat memahami kemiskinan, dan juga dapat mngerti manfaat dari PNPM MANDIRI itu sendiri sebagai upaya dalam mengentaskan kemiskinan di daerah pedesaan terutama di daerah pesisir pantai yang mayoritas penduduknya mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan. Selain itu pembaca juga dapat mengerti apa saja kendala – kendala yang dialami dalam pelaksanaan program ini serta bagaiman solusi yang baik agar program tersebut berjalan dengan lancar dan berhasil dalam mengentaskan kemiskinan pada daerah tersebut.
C.    Ruang Lingkup
Adapun tulisan ini mencakup pembahasan mengenai pengertian kemiskinan, pemerataan bagi rakyat miskin, pengantasan kemiskinan dengan menggunakan program PNF yaitu Program PNPM MANDIRI, penyebab kegagalan program ini dalam mengupayakan pengentasan kemiskinan, dan bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi kegagalan ini.
D.    Perumusan Masalah
1.      Apakah yang dimaksud dengan kemiskinan ?
2.      Bagaiman pemerataan kesejahteraan bagi rakyat miskin ?
3.      Bagaimana program pengentasan kemiskinan selain dengan pendidikan yaitu  dengan menggunakan program PNPM MANDIRI ?
4.      Apa saja yang menjadi kendala – kendala dalam proses pelaksanaan program tersebut sehingga megalami kegagalan dalam pengentasan kemiskinan ?
5.      Bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi kendala – kendala tersebut ?

  























BAB II
PEMBAHASAN
A.    Pengertian dari Kemiskinan
               Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan , pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.
Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup:
·         Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
·         Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.
·         Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia.
·         Kemiskinan bisa dikelompokan dalam dua kategori , yaitu Kemiskinan absolut dan Kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut mengacu pada satu set standard yang konsisten , tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat / negara. Sebuah contoh dari pengukuran absolut adalah persentase dari populasi yang makan dibawah jumlah yg cukup menopang kebutuhan tubuh manusia (kira kira 2000-2500 kalori per hari untuk laki laki dewasa).
               Meskipun kemiskinan yang paling parah terdapat di dunia bekembang, ada bukti tentang kehadiran kemiskinan di setiap region. Di negara-negara maju, kondisi ini menghadirkan kaum tuna wisma yang berkelana ke sana kemari dan daerah pinggiran kota yang miskin. Menurut Aditjondro ( 2003 ) dalam buku yang berjudul “Demokrasi dan Kemiskinan”(2008:32)dikatakan bahwa setidaknya kemiskinan yang disebabkan oleh industry yaitu merangkum tiga pokok point negative pengoperasian industry di suatu daerah yakni penggusuran petani dari daerah yang dicadangkan untuk lokasi industry, pemerasan buruh lewat upah kerja yang rendah, dengan jam kerja yang panjang dan lilngkungan kerja yang penuh polusi, penurunan mutu lingkungan hidup penduduk yang tinggal bertetangga denganindustri.  Kemiskinan dapat dilihat sebagai kondisi kolektif masyarakat miskin, atau kelompok orang-orang miskin, dan dalam pengertian ini keseluruhan negara kadang-kadang dianggap miskin. Untuk menghindari stigma ini, negara-negara ini biasanya disebut sebagai negara berkembang.

B.     Pemerataan Kesejahteraan dengan Pendidikan bagi Rakyat Miskin
Menurut pemerintah nomor 73 th. 1991 tentang PLS dapat dikemukakan bahwa:
PLS adalah pendidikan yang diselenggarakan di sekolah maupun tidak (pasal 1 asal (1) yang bertujuan untuk (1) melayani warga belajar supayadapat tumbuh dan berkembang sedini mungkin dan sepanjang hayat guna meningkatkan martabat dan mutu kehidupannya,(2) membina warga belajar agar memiliki pengetahuan, ketrampilan dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkaah atau melanjutkan ketingkat dan atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan (3) memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dipenuhi dalam jalur pendidikan sekolah( pasal 2).
               Dengan adanya hak yang sama atas warga Negara dalam memperoleh pendidikan maka pemerataan pendidikan bagi rakyat miskin dapat dilaksanakan. Pemerataan pendidikan dalam arti pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan telah lama menjadi masalah yang mendapat perhatian, terutama di negara-negara sedang berkembang. Hal ini tidak terlepas dari makin tumbuhnya kesadaran bahwa pendidikan mempunyai peran penting dalam pembangunan bangsa, seiring juga dengan berkembangnya demokratisasi pendidikan dengan semboyan education for all atau pendidikan untuk semua.
               Dalam amandemen UUD 1945 Pasal 31 Ayat (1) dan (2) menegaskankan, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Perintah UUD 1945 ini diperkuat oleh UU Sistem Pendidikan Nasional (SPN) yang disahkan 11 Juni 2003. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama atas pendidikan. Kaya maupun miskin. Namun, dalam realitasnya, sampai saat ini dunia pendidikan kita juga masih dihadapkan pada tantangan besar untuk mencerdaskan anak bangsa. Tantangan utama yang dihadapi di bidang pendidikan pada tahun 2008 adalah meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan pendidikan, terutama pada jenjang pendidikan dasar.
               Seiring berkembangnya zaman dan di era globalisasi saat ini, maka penguasaan teknologi harus ditingkatkan, hal itu harus diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM yang tinggi juga. Oleh karena itu, pendidikan di Indonesia perlu ditingkatkan hingga ke pelosok negeri dan bagi masyarakat menengah ke bawah. Mereka yang paling memerlukan layanan pendidikan dalam mengantisipasi persaingan global di samping penyandang buta huruf adalah masyarakat miskin di tempat-tempat yang jauh dan tersebar. Guna mengatasi hal yang tidak mungkin diselenggarakan pendidikan konvensional atau tatap muka ini perlu ditempuh strategi yang memanfaatkan potensi dan kemajuan teknologi baru. Untuk itu, agenda penting yang harus menjadi prioritas adalah peningkatan pemerataan pendidikan, terutama bagi kelompok masyarakat miskin. Untuk mengatasi kebutuhan pendidikan bagi mereka adalah upaya penerapan cara non konvensional. Cara lain itu adalah memanfaatkan potensi, kemajuan serta keluwesan teknologi baru. Sekalipun teknologi baru seperti teknologi komunikasi, informasi dan adi-marga menawarkan pemerataan pendidikan dengan biaya yang relatif rendah (Ono Purbo, 1996), penggunaannya masih merupakan jurang pemisah antara ‘yang kaya’ dan ‘yang miskin’.
               Di samping itu, sekalipun teknologi dapat menjangkau yang tak terjangkau serta dapat menghadirkan pendidikan kepada warga belajar, mereka yang terlupakan tetap dirugikan karena bukan hanya tetap buta teknologi tetapi tertinggal dalam hal ilmu pengetahuan. Pemerataan pendidikan masyarakat miskin dan terpencil di Indonesia, dapat dibagi menjadi pemerataan pendidikan formal dan pemerataan pendidikan non formal. Pemerataan Pendidikan Formal. Pada jenjang pendidikan formal, secara umum perluasan akses dan peningkatan pemerataan pendidikan masih menjadi masalah utama, terutama bagi masyarakat miskin maupun masyarakat di daerah terpencil. Pemerataan pendidikan formal terdiri dari pemertaaan pendidikan di tingkat prasekolah, sekolah dasar, menengah, perguruan tinggi.Pendidikan prasekolah merupakan pendidikan pada anak usia dini, semisal : playgroup dan taman kanak-kanak. Pada daerah perkotaan pendidikan prasekolah secara formal sudah sering ditemukan, tetapi untuk daerah terpencil seperti di pedesaan, masih sangat jarang. Pendidikan sekolah dasar memang sudah cukup dirasakan pemerataannya di berbagai daerah, hal ini sejalan dengan program wajib belajar 9 tahun, tetapi mutu dari pendidikan tersebut masih sangat berbeda antara daerah perkotaan dengan pedesaan.
               Dengan meningkatkan pendidikan dan penguasaan teknologi, maka pengentasan kemiskinan dapat dilakukan, kerena dengan pendidikan yang didapat oleh rakyat miskin terutama masyarakat yang berada di daerah pesisir pantai. Dengan begitu kesejahteraan masyarakat disekitar pantai tersebut semakin meningkat, karena tidak hanya mengandalkan mata pencahariannya sebagai nelayan saja tetapi dengan pendidiakn mereka dapat mencari lapangan pekerjaan yang layak meupun menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
C.    Program Pengentasan Kemiskinan dengan Menggunakan Program PNPM Mandiri Pedesaan
               PNMM Mandiri adalah sebuah akronim (singkatan) dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Bicara soal PNPM Mandiri, masyarakat tentu akan dibingungkan dengan banyaknya istilah PNPM Mandiri yang dilengkapi dengan akronim sektoral, yaitu : PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Generasi, PNPM Mandiri RESPEK, PNPM Mandiri Pasca Bencana, PNPM Mandiri R2PN, PNPM Mandiri Perkotaan dan PNPM Mandiri Pariwisata. Kesemua program tersebut merupakan program-program yang mendukung dan bernaung di bawah koordinasi PNPM Mandiri.
               Ditinjau dari aspek historis, PNPM Mandiri diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dan program ini merupakan scaling up (pengembangan  yang lebih luas) dari program-program penanggulangan kemiskinan pada era-era sebelumnya. PNPM Mandiri digagas untuk menjadi payung (koordinasi) dari puluhan  program penanggulangan kemiskinan dari berbagai departemen yang ada pada saat itu, khususnya yang menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat (community development) sebagai pendekatan operasionalnya.
               Lahirnya PNPM Mandiri tidak secara spontan. Setelah Presiden mendapat laporan dari berbagai pihak, mengirim utusan ke berbagai daerah, wawancara langsung dengan pelaku program, bahkan sudah lebih dari 30 negara mengirimkan dutanya untuk belajar tentang pemberdayaan masyarakat  di  Indonesia,  maka mulai  awal tahun 2006 gagasan PNPM sudah menjadi wacana di Istana Negara. Tepatnya pada bulan Agustus 2006, presiden memutuskan bahwa pemberdayaan masyarakat harus menjadi program nasional. Kemudian lahirlah pada tahun itu kebijakan tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Dua program yang menjadi pilar utama PNPM Mandiri sebelum program-program lain bergabung, adalah : PPK (Program Pengembangan Kecamatan) dan P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan). Kemudian mulai bergabung pada tahun-tahun berikutnya ke dalam PNPM Mandiri adalah P2DTK, PPIP, PUAP, PISEW dan Pariwisata.
               Sebagaimana kita ketahui, sebelum diluncurkannya PNPM Mandiri pada tahun 2007, telah banyak program-program penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat (community development) sebagai pendekatan operasionalnya. Dimulai dari program yang paling terkenal di masa Pemerintahan Orde Baru, adalah program IDT (Inpres Desa Tertinggal) yang dimulai pada tahun 1993/1994, awal Repelita VI. Program ini merupakan manivestasi dari Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan. Program IDT dilaksanakan dengan memberikan bantuan modal usaha berupa dana bergulir kepada lebih 20 ribu desa tertinggal dengan dana sebesar Rp. 20 juta setiap tahun. Bantuan dana bergulir ini diberikan selama 3 tahun anggaran. Sejalan dengan bantuan dana bergulir tersebut pemerintah juga memberikan bantuan teknis pendampingan yang memberikan bantuan teknis kepada masyarakat desa dalam rangka pemanfaatan dana bergulir tersebut.
               Belajar dari keberhasilan dan kegagalan IDT, kemudian lahir generasi kedua program-program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat lainnya adalah : PPK (Program Pengembangan Kecamatan) yang dilaksanakan Departemen Dalam Negeri - 1998, P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan) yang dilaksanakan Departemen Pekerjaan Umum - 1999, PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir) yang dilaksanakan Departemen Kelautan dan Perikanan, KUBE (Kelompok Usaha Bersama) yang dilaksanakan Departemen Sosial, dan lain-lain. Program-program tersebut berjalan sendiri-sendiri menurut kebijakan Departemen yang bersangkutan, tidak terintegrasi, parsial dan sektoral.
               Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan atau PNPM-Perdesaan atau Rural PNPM) merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat  yang mendukung PNPM Mandiri yang wilayah kerja dan target sasarannya adalah masyarakat perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 1998-2007.
               Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air, bahkan terbesar di dunia. Dalam pelaksanaannya, program ini memprioritaskan kegiatan bidang infrastruktur desa, pengelolaan dana bergulir bagi kelompok perempuan, kegiatan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat  di wilayah perdesaan. Program ini terdiri dari tiga komponen utama, yaitu :  a) Dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat)  untuk kegiatan pembangunan, b) Dana Operasional Kegiatan (DOK) untuk kegiatan perencanaan pembangunan partisipatif dan kegiatan pelatihan masyarakat (capacity building),  dan c) pendampingan masyarakat yang dilakukan oleh para fasilitator pemberdayaan, fasilitator teknik dan fasilitator keuangan.
Sosialisasi dan penyebaran informasi dalam PNPM Mandiri Pedesaan merupakan upaya untuk memperkenalkan menyebarluaskan informasi mengenai program dan pelaksanaan PNPM Mandiri  Pedesaan kepada masyarakat pedesaan. Upaya ini juga diharapkan dapat menjadi media pembelajaran mengenai konsep, prinsip, prosedur, kebijakan, tahapan pelaksanaan dan hasil pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan kepada masyarakat luas.
              
               Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, seluruh anggota masyarakat didorong untuk terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya.Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah binaan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Departemen/Kementrian Dalam Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaan yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), apartisipasi dari CSR (Corporante Social Responcibility) dan dari dana hibah serta pinjaman dari sejumlah lembaga dan negara pemberi bantuan dibawah koordinasi Bank Dunia. Guna mencapai pemahaman yang utuh tentang PNPM Mandiri Pedesaan dilokasi program, serta dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat luas terhadap keberadaan probram, maka dalam pelaksanaannya, proses sosialisasi dan penyebaran informasi ini harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan dari berbagai pihak. Baik dalam berbagai kesempatan dan kegiatan yang khusus dibuat oleh program maupun kesempatan dan kesiatan lain terdapat disetiap lokasi program.
                
               Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan adalah program yang dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan yang dititik beratkan pada pencapaian kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan.  Beberapa langkah yang di tempuh dalam mencapai hal tersebut antara lain :
1.      Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya
2.      Pelembagaan system pembangunan partispatif
3.      Pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan local
4.      Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana social dasar dan ekonomi masyarakat
5.      Pengembangan jaringan kemitraan dalam masyarakat
Selain itu PNPM Mandiri Pedesaan juga membangun dan memberikan layanan seperti:
Ø  Membangun sarana prasarana pendukung bagi desa – desa yang membutuhkan yang diperuntukkan untuk menciptakan lapangan kerja didesa, terutama bagi rumah tangga miskin, meningkatkan kepedulian, perhatian/dukungan dan keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan, meningkatkan kualitas kegiatan dengan penggunaan teknologi sederhana, meningkatkan ketrampilan masyarakat desa dalam perencanaan, pengendalian, monitoring dan pemeliharaan prasarana, dalam teknis pelaksanaan, sehingga dengan hal itu maka pendapatan masyarakat dapat menigkat.
Ø  Dalam bidang pendidikan PNPM Mandiri pedesaan juga ikut memperbaiki, karena bidang pendidikan merupakan salah satu jenis kegiatan yang dapat dipilih masyarakat secara demokratis pada Musyawarah Desa dan Musyawarah Antar Desa. Sejalan dengan prinsip Open Menu, semua jenis kegiatan formal maupun nonformal (termasuk pelatihan ketrampilan masyarakat) bertujuan untuk meningkatkan kapasitas rumah tangga miskin. Hal itu bertujuan untuk mempercepat upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan menitikberatkan pada pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan, dan peningkatan kapasitas rumah tanggga miskin pedesaan melalui pelatihan bagi pemuda putus sekolah, ibu – ibu rumah tangga untuk menciptakan daya saing dan lapangan pekerjaan. Selain itu juga meningkatkan kesempatan belajar bagi siswa miskin atau putus sekolah dengan prioritas menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun melalui pemberiaan beasiswa, meningkatkan kualitas proses belajar mengajar melalui bantuan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kualitas guru dan metode pengajaran.
Ø  Dalam layanan kesehatan diupayakan untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga miskin dengan meningkatkan derajat kesehatan rumah tangga miskin, melalui peningkatan peran serta masyarakat dan mendekatkan bidang pelayan kesehatan dasar yang murah, mudah dan terjangkau, serta dapat dikelola mandiri oleh masyarakat.
               Dalam menyukseskan program tersebut, dikembangkanlah strategi menjadikan masyarat miskin sebagai motor utama  serta menitik beratkan pada pembangunan partisipatif dan menguat kan lembaga-lembaga yang ada didesa, sehingga masyarakat mampu mengembangkan potensi – potensinya sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya dan mengurangi angka kemiskinan pada masyarakat pedesaan terutama masyarakat pesisir pantai.
D.    Kendala – Kendala yang dihadapi dalam Pengentasan Kemiskinan dengan program PNPM Mandiri Pedesaan
   Dengan mencanangkan program PNPM Mandiri Pedesaan di daerah pedesaan tersebut memang sudah banyak kemiskinan yang sudah dapat teratasi, tetapi apakah program tersebut benar – benar sudah membantu.  Kenyataan bahwa sejak pertama kali dicanangkan pada tahun 2007,  belum mampu mengubah peta kemiskinan di Indonesia (desa dinyatakan sebagai pemberi kontribusi terbesar dalam jumlah penduduk miskin di Indonesi, sebesar 63,38 % tentu menjadi pekerjaan berat bagi PNPM yang diharapkan mampu menuntaskan program kerjanya pada tahun 2014 yang artinya masyarakat perdesaan telah mampu mensejahterakan diri sendiri.
               Suatu harapan yang sangat mungkin tercapai mengingat perangkat, strategi, serta system program benar telah disusun sesempurna mungkin dalam mencapai tujuan. Setidaknya ada tujuh hal yang harus diwaspadai bagi para pelaku PNPM dalam pelaksanaan dilapangan, yang tanpa disadari merupakan bom waktu yang siap menghancurkan semua perjalanan PNPM dalam mewujudkan tujuan kesejahteraan masyarakat. Beberapa hal tersebut, antara lain :
1.      Pelaku terlalu administratif sehingga terkesan mengabaikan beberapa hal penting asalkan secara pelaporan dapat dipertanggungjawabkan.
2.      Karena terlalu administratif ketakutan salah menyebabkan Fasilitator seolah berperan ganda sebagai eksekutor dan masyarakat hanya menjadi objek penderita. Fatalnya, hal tersebut bukannya menstimulasi keberdayaan masyarakat  malah semakin memperburuk sikap ketergantungan masyarakat.
3.      Pelaku tidak mampu mengindenfikasi penyebab kemiskinan di desa sehingga dana BLM yang alih-alih berfungsi sebagai stimulan keberdayaan masyarakat  dalam mengentaskan kemiskinan hanya menjadi alat memperlengkap prasarana desa tanpa tujuan yang jelas.
4.      Pelaku tidak mampu melakukan transfer pengetahuan kepada masyarakat sehingga yang terjadi  adalah system partisipasi semu dimana masyarakat hanya melaksanakan petunjuk Fasilitator tanpa mampu menyerap pembelajaran yang ada didalamnya.
5.      Pelaku kurang meng - update pengetahuan sehingga proses transfer pengetahuan juga menjadi kurang maksimal bahkan terkesan memutar kaset lama yang membosankan.
6.      Tuntutan laju progress kegiatan sesuai alur tahapan menyebabkan beberapa proses pembelajaran terkesan asal ada dan diabaikan esensinya. Padahal pendidikan sebagai alat pembebasan manusia dan keberpihakan kepada rakyat merupakan sember penting berkembangnya wacana partisipasi dalam pembangunan
7.      Kurangnya partisipasi masyarakat terutama masyarakat miskin sudah dianggap sebuah kewajaran dan bukan sama sekali kegagalan fasilitasi.
   Dengan adanya kendala – kendala tersebut maka pengentasan kemiskinan dengan menggunakan program PNPM Mandiri Pedesaan pada masyarakat pedesaan termasuk didalamnya adalah masyarakat pesisir pantai belum dapat berjalan dengan lancar apalagi berhasil.
E.     Solusi yang Tepat untuk Mengatasi Kendala – Kedala dalam Mengentaskan Kemiskinan
   Dengan kendala – kendala yang sudah ada maka solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi kendala – kendala seperti yang telah ada dalam uraian diatas adalah dengan cara  antara pelaku progaram PNPM Mandiri Pedesaan dengan masyarakat di pesisir pantai atau dalam masyarakat pedesaan saling bekerjasama. Pemerataan bantuan dan pengetahuan pada masyarakat harus merata dan masyarakat harus berpatisipasi dalam program PNPM Mandiri Pedesaan. Selain itu juga dapat diadakan musyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah yang kemudian penyelesaian masalah tersebut kemudian disosialisasikan pada masyarakat. Sehingga kendala kendala yang dihadapi dapat diatasi.




BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
   Kemiskinan merupakan hal yang yang biasa dalam kehidupan saat ini, walaupun memang banyak kita ketahui bahwa banyak orang yang memang hidup mewah. Apalagi kemiskinan yang terjadi di daerah pedesaan di pesisir pantai yang masyarakatnya kebanyakan mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan yang berpenghasilan tidak tetap dan sering kali tidak mencukupi kebutuhan sehari – hari. Oleh karena itu salah satu caraa untuk megatasi kemiskinan atau dengan kata lain untuk melakukan pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat miskin adalah dengan program PNPM MANDIRI. Karena dengan program tersebut masyarakat merasa cukup terbantu dalam perekonomiannya dan dapat mengembangkan potensinya, sehingga mereka mendapat kesempatan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan yang layak atau mereka juga sudah mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, sehingga mereka tidak harus menggantungkan hidupnya dengan mata pencahariannya sebagai nelayan.
   PNPM MANDIRI memang sudah banyak dilaksanakan, akan tetapi banyak kendala – kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program tersebut, antara lain karena kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam keikutsertaan program tersebut. Tetapi hal itu dapat diatasi dengan memberikan pengertian dan pengetahuan akan pentingnya program tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Dengan adanya program tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu cara dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat pedesaan terutama masyarakat dipesisir pantai.
B.     Saran
   Memang sekarang ini program PNPM MANDIRI sudah terlaksana, akan tetapi akan laebih baik apabila adanya kerjasama yang baik ntara masyarakat dan pemerintah agar pelaksanaan program tersebut dapat berjalan dengan baik dan masyarakat pedesaan dapat meningkat kesejahteraan hidupnya.



DAFTAR PUSTAKA
Huri, Daman, Moh.Miftahusyaian,Ronald J Warsa, Sutomo, Yudha Amita.2008. Demokrasi dan Kemiskinan. Malang : program Sekolah Demokrasi bekerjasama dengan AVERROES PRESS
Sudjana,S.,H.Djudju,Prof.;Spd.,M.Ed.,PhD.2001.PendidikanLuar Sekolah.Bandung: Falah Production



3 komentar:

  1. sangat jelas artikelnya, sangat bermanfaat

    BalasHapus
  2. Tks mbak, saya ijin utk ambl beberapa bagian... sekali lagi saya ucapkan terima kasih, tulisannnya sangat membantu saya........

    BalasHapus
  3. terima kasih..makalahnya telah menjadi referensi bagi saya...

    BalasHapus